PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011

EVA ELVIANA

Sari


Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administrative keimigrasian, dan penyidikan. Permasalahannya adalah: Apa saja factor penyebab pelanggaran izin tinggal terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (overstay) ? dan bagaimana penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (overstay) ? Penegakan hukum yang digunakan berupa tindakan Hukum Pidana dan Tindakan hukum administrative dan factor penyababnya dengan sengaja tidak memperpanjang izin tinggal, menjalani proses hukum pidana, menjalani hukum pidana, tidak bisa di perpanjang karena alasan darurat (emergency). Metode penelitiannya adalah tipe penelitian normative. Pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan skunder. Pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan serta literature lainnya. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif analistik. Hasil dan pembahasanya itu prosedur pengawasan orang asing pada dasarnya mencangkup pengawasan yang bersifat administrative yaitu termasuk didalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuknya orang asing diwilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Sanksi administrative adalah salah satu Tindakan Keimigrasian yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing diluar proses pradilan.

Kata Kunci:Pelanggaran, IzinTinggal, PenegakanHukum

Teks Lengkap:

Tidak berjudul

Referensi


Abdullah Sjahriful (James),Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta 1993

Arif Mohamad, 1997, Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar, PT. NV Tjengkir Mas, Jakarta

Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Hukum Nasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000

CTS.Kansil, 1979, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Bali Pustaka

Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia

Kerjani, M. dan Sudarno S.Amidjojo, 1973, Kluar Masuk Indonesia, PT. Politeia, Bogor

Koemiatmanto Soetorawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1996

Kurniatmanto Soeprawiro,1996, Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta

H. Abdullah Syariful (James), Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Majalah Pintu Gerbang no 15 Tahun 1994.

Marbun, S.F., 2007, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif, Liberty, Yogyakarta

Muhammad Indra, 23 Mei 2008, Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia Disertai Program doctor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung

Moh. Arif, Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta, 1977

Moh.Burhan Tsani,1990,Hukum dan Hubungan Internasional, PT. Liberty,Yogyakarta

Nyoman S.Pendit, 1999, lmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Prayudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, cetakan ke-9

R.Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto 1997, Pabean, Imigrasi dan Karantina, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama

Siagian, P. Sondang, 1990, Filsafat Administrasi, Jakarta

Sihombing Sihar,2003. Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia,Nuansa Aulia Bandung

Starke J.G.,1995, Pengantar Hukum Internasional Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, PT. Sinar Grafika Jakarta

Syahmin. AK.,1985, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, PT. Amico Bandung

Wahyudin Ukun, September 2004, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji

Wahyudi Ukun 2003, Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian, Jakarta : PT Adi Kencana Aji.

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan






Flag Counter Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.