PELAKSANAAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)

AGUS TERESNA WITASKARA

Sari


Perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing banyak terjadi baik yang berlangsung di Indonesia maupun di luar negeri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai ketentuan perkawina0n campuran serta syarat sahnya di Indonesia. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan memiliki permasalahan yang sangat kompleks berkaitan dengan ketentuan hukumnya. Akibat hukum dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan akan beragam mengingat ada unsur asing yakni kewarganegaraan asing. Perselisihan pada pasangan perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang berujung pada perceraian memerlukan perhatian tata hukum yang harus digunakan dalam penyelesaian perkara perceraiannya.
Penelitian ini mengkaji studi kasus perceraian perkawinan campuran. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Singaraja periode tahun 2016. Kasus yang di analisis adalah kasus gugatan cerai atas perkawinan campuran yang terjadi di luar negeri, dengan hasil Keputusan dari Pengadilan Negeri Singaraja dengan No Putusan 449/Pdt.G/2015/PN.Sgr. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif, dimana peneliti menjelaskan secara kualitatif normatif pelaksanaan perceraian perkawinan campuran. Hasil penelitian menjelaskan bahwa status dan keabsahan perkawinan campuran yang tidak diregistrasikan kembali di Indonesia adalah tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Kewenanangan Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan perkara perceraian perkawinan campuran adalah berwenang, karena perkawinan campuran yang di ajukan gugatan cerainya telah sah di Indonesia.

Kata Kunci :
- PerkawinanCampuran yang Tidakdiregistrasikembali
- PerceraianPerkawinanCampuran

Teks Lengkap:

Tidak berjudul

Referensi


Ahmad Kusari.1995.Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan. Rajawali Pers :Jakarta.

Azyumardi Azra.1996. Demokrasi, HAM &Masyarakat Madani. Tim ICCE :Jakarta.

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja .1981.Hukum Perkawinan Menurut Islam,Undang Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW. HidakaryaAgung :Jakarta.

Bayu Seto Hardjowahono, (2006). Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional, Cet.4, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Djasadin Saragih.1974. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Alumni: Bandung.

E.Uttrech. 1965.Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Fotografi. PT. Penerbitan: Yogyakarta.

Hazairin.1961. Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia.Tintamas : Jakarta.

Hilam Hadikusuma.2003. HukumPerkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama. MandarMaju :Bandung.

Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia.Bandung : CV. Mandar Maju.

Ichitijanto.2003. Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia.Cet.1.Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. Hal 191 : Jakarta.

K. Wantjik Saleh.1982. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta :Ghalia Indonesia.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Martiman Prodjohamidjojo, 2001. Hukum Perkawinan Indonesia. Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Martiman Prodjomidjojo. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Cet,2.Karya Gemilang. hal.5. :Jakarta.

Muhammad Syaifudin.2012.Hukum Perceraian. SinarGravika :Palembang.

Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos, LL.M dan Ira Thania Rasjidi, SH, MH. 2004. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung :Citra Aditya.

Prof. Zulfa Djoko Basuki .2007. Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran. Cet,2. Badang Penerbit FHUI. hal.68 :Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil.

Perkawinan Beda Agama dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia https://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/.Di aksestanggal 26 Desember 2016.

Perkawinan Campuran :Perlidungan Hukum Perempuan WNI yang melangsungkan Perkawinan Campuran.

https://intanghina.wordpress.com/2009/02/23/perkawinan-campuran-perlindungan-hukum-perempuan-wni-yang-melangsunkan-perkawinan campuran/. Di aksestanggal 26 Desember 2016

R. Soetojo Prawirohamidjojo.1994. Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indoensia. Airlangga University Press : Surabaya.

Soedharyo Soimin.2002.Hukum Orang dan Keluarga.rev.ed.Jakarta: SinarGrafika.

Soerjono Soekanto.1989.Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: Penerbit UI Press.

TitikTriwulamTitik. 2000. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional.Jakarta :Kencana.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 tahun 1999

UU No. 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan.

UU No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.






Flag Counter Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.