AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA VILLA OLEH ORANG ASING DI KABUPATEN GIANYAR

NI WAYAN HANDAYANI

Sari


Bali merupakan daerah tujuan wisata, sebagian dari masyarakat yang tinggal di daerah kawasan wisata akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan seperti sarana hunian bagi para wisatawan selama berlibur, sehingga banyak disewakan berbagai macam jenis hunian. Di Kabupaten Gianyar lebih banyak disewakan villa dan yang paling dominan sebagai wisatawan adalah orang asing. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dalam proses sewa menyewa villa sering dijumpai beberapa villa di kawasan Ubud dan daerah lainnya di Gianyar terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, baik karena terjadi pelanggaran dari aturan perjanjian sewa menyewa villa ataupun terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dan kebanyakan dilakukan oleh orang asing, sehingga Perjanjian menjadi hal yang sangat penting. Dari latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan yaitu Bagaimanakah sahnya perjanjian sewa menyewa villa oleh orang asing di Kabupaten Gianyar ? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa villa oleh orang asing di Kabupaten Gianyar dan cara penyelesaiannya ? Tipe penelitian yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan masalah sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dengan wawancara terhadap informan yakni beberapa pengelola villa di Kabupaten Gianyar dan data sekundernya diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal dan lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data lapangan dengan wawancara terhadap informan dan teknik pengumpulan data kepustakaan dengan mencatat, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum serta dengan metode deduktif induktif yang hasilnya disajikan dengan deskriftif analisis. Dari hasil pembahasan disimpulkan sahnya perjanjian sewa menyewa villa oleh orang asing adalah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa villa oleh orang asing yaitu kelalaian, kesengajaan dan overmacht. Dari hasil penelitian yang paling banyak adalah karena kelalaian. Cara penyelesaian yang bisa ditempuh jika terjadi wanprestasi yaitu dengan penyelesaian Litigasi dan Non Litigasi.

Kata Kunci : wanprestasi, sewa menyewa villa, orang asing

Teks Lengkap:

Tidak berjudul

Referensi


Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amirudin, H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 2005, Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Badrulzaman dan Mariam Darus, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budiman Sinaga, 2005, Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah Andi, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Yasif Wantapone, Jakarta.

Harahap Yahya, 1996, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Hernoko Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama,Yogyakarta.

Kartini Kartono, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, PT.Mandar Maju, Bandung.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2014, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Rajawali Pers, Jakarta.

Marpaung Leden, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Oka Setiawan I Ketut, 2016, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Rekso Wibowo Basuki, 2004, Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya.

Salim.H, 2003, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

Sogar, Y. Simamora, 2009, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Laksbang Pressindo, Surabaya.

Soedewi Sri Masjchoen Sofwan, 1982, Hukum Perjanjian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Subekti.R, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke 31, PT. Intermasa, Jakarta.

-------, 2005, Hukum Perjanjian Edisi Cetakan Ke-5, PT. Intermasa, Jakarta.

Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta.

Syahmin, 2006, Hukum Kontrak Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1995, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung.

Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Prenadamedia Group, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.






Flag Counter Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.