PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)

NI KOMANG JULIET SUCIPTA DEWI

Sari


ABSTRAK

Konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Permasalahannya adalah bagaimana peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Liquefied Petroleum Gas (LPG)? Dan kendala apa yang dihadapi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Liquefied Petroleum Gas (LPG)? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Liquefied Petroleum Gas (LPG). Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Liquefied Petroleum Gas (LPG). Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan permasalahannya perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil pembahasan didapat hasil sebagai berikut: Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah YLKI berperan aktif dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada konsumen Liquefied Petroleum Gas (LPG) hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang telah di selesaikan oleh YLKI dan program-program kerja dari YLKI yang semuanya sangat berhubungan dengan konsumen khususnya pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG). Kendala-kendala yang dihadapi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan konsumen, banyaknya konsumen yang masih membiarkan apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya, pemerintah yang masih kurang melakukan pengawasan yang berkelanjutan. Sarannya adalah: Pemerintah hendaknya mengadakan sosialisasi lebih intensif terhadap undang-undang No. 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, agar warga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen Gas LPG serta sadar dan tanggap bila ada pelanggaran dari pihak pengusaha. Kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam pemakaian gas LPG seperti adanya pengoplosan gas LPG dari 3 kg ke 12 kg. karena adanya disparitas harga atau timbangan gas yang tidak tepat yang dilakukan oleh agen-agen LPG yang nakal, dapat melaporkan pelanggaran itu kepada YKLI di tempat masing-masing atau ke pihak kepolisian setempat.

Kata Kunci : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Perlindungan Konsumen. Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Teks Lengkap:

Tidak berjudul

Referensi


Abdul Halim Barkatulah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, FH Unlas Press, Banjarmasin

Abdul Kadir Muhamad, 2000, Hukum Acara Perdata, Penerbit, PT. Citra Aditya, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutendi, ,2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmadi Miru, 2001, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristyanti, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinargrafika, Jakarta.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Jakarta Selatan.

Janus Sidabalok, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Paulinus Josua, Medan.

Mariam Darus Badrulzaman, 1985, Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) dalam BPHN Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Binacipta, Jakarta.

Munir Fuadi, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung

Nasution, Az 2011, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta.

Praditya, 2008, Penyelesaian Sengketa Konsumen, Penerbit Garuda, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2000, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Cetakan Pertama, Jakarta Djambatan.

Siahan, N.H.T 2005, Perlindungan konsumen dan tanggung jawab Produk, Panta Rei, Jakarta.

Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.

Soeroso R., 2006, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sujud Margono, 2000, ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta Kencana.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata

Undang–undang No.8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen

Internet

http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sengketa, diakses, 18 Februari 2017






Flag Counter Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.