PUTUSAN TANPA HADIRNYA TERGUGAT (VERSTEK) DALAM PERKARA PERDATA

I GUSTI AGUNG GEDE SURYA DHARMA PUTRA

Sari


Sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan sesame adalah hal yang lumrah dilakukan oleh manusia. Namun ada kalanya menyebabkan konflik atau perselisihan yang mana masing-masing pihak mempertahankan apa yang menjadi hak, kepentingan dan kebutuhannya. Apabila tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah minta penyelesaian melalui pengadilan. Untuk itu, salah satu pihak harus mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Di dalam suatu persidangan apabila pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut maka gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau verstek.Tergugat yang telah dipanggil secara patut pun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya dan karena hakim menimbang bahwa peristiwa-peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum dianggap benar maka majelis hakim memutus gugatan tersebut dengan putusan verstek sesuai dengan pasal 149 RBg/125 HIR. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum dan sekunder rmeliputi pendapat (doktrin) parasarjana. Di dalam pengumpulan bahan hukum, teknik yang digunakan yaitu teknik pengutipan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Penjatuhan putusan verstek sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan Hakim yang didasarkan atas ketidakhadiran para pihak di persidangan setelah dipanggil secara patut. Akibat dari putusan verstek baik terhadap penggugat maupun tergugat adalah bersifat mengikat pihak tergugat dan penggugat untuk memenuhi isi PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht). Namun harus tetap diingat, dalam memutuskan secara verstek, Majelis Hakim agar tidaktergesa-gesa dalam menjatuhkan putusan verstek dan mempertimbangkan dengan baik segala fakta persidangan dan memperhatikan syarat-syarat putusanverstek.



Kata kunci: Konflik, Pengadilan, dan Verstek.

Teks Lengkap:

Tidak berjudul

Referensi


Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan V Alumni, Bandung, 1992.

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung, 1978.

Abdulkadir Muhamad ,Hukum Acara Perdata Indonesia ,penerbit Media Duta Bandung, 1983

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1996.

Bambang, Sugono ,Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta ,1997

Bungin ,Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi metodologis Arab Ragam varian kontemporer penerbit : Rajawalipers 1990

Dimyatu Khuzaifah ,Metodologi Penelitian Hukum UMS press ,2004

H.M jamilLatif ,Aneka Hukum Perceraian di Indonesia,Ghalia cetakan ke-2 Jakarta,1985

H.Roichan A Rasyid ,Hukum Acara Peradilan Agama (raja grafindopersada)

Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Mahkamah Agung RI, Jakarta Pedoman Administrasi dan teknis peradilan dan perdatakhusus,BukunII,Jakarta 2007

M.Yahya Harahap ,Hukum Acara Perdata :Gugatan ,persidangan ,penyitaan Pembuktian ,Sinar Grafikajilid 1,jakarta, 1990

M.Yahya Harahap ,Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional. Penerbit PT.Zahir Trading medang ,1995

R. Subekti ,Pokok–Pokok Hukum Acara Perdata. PenerbitPT. Intennasa Jakarta Cetakan XVIII 1983

Subekti, R, Hukum Acara Perdata, BinaCipta, Bandung, 1982.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan III Liberty, Yogyakarta, 1989.

Soepomo. R, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004

Soerjono Soekanto dan Sri Mamodji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985.

Soejono Soekamto ,Metodologi Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press Jakarta ,1980

Wantjik Saleh. K, Hukum Acara Perdata (RBG / HIR), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

PeraturanPerundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet :

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7064/putusan-verstek






Flag Counter Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.